Kota Batang belum banyak dikenal luas oleh masyarakat umum, hal ini dapat dilihat masih banyak yang bertanya Batang itu mana ?. Salah satunya disebabkan karena masih banyaknya masyarakat Batang itu sendiri ketika berpergian keluar kota apabila ditanya orang dari daerah mana asalnya masih banyak yang menjawab dari Pekalongan, (Batang.ning.com) mungkin karena pusat kota nya yang sangat dekat dengan kota Pekalongan sehingga masyarakat lebih mengenal kota Pekalongan daripada Batang nya sendiri.
Kota Batang merupakan kota kecil yang masuk dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah, dengan luas daerah 788.642,16 km2.
foto diambil dari www.honda-tiger.co.id
Ketika masih di Semarang, seorang teman yang masih duduk di bangku SD bertanya padaku
"Mas kenapa di namakan Batang, apa di sana banyak batang nya, batang (bangkai) tikus, batang (bangkai) kucing, berarti bau dong, hahahahha...."
Waktu itu aku jawab pertanyaan itu dengan asal, dan teman kecilku percaya aja dengan penjelasan asal-asal an yang aku berikan, dasar anak kecil gampang di kibulin.
Sejak saat itu aku jadi berpikir untuk mencari tahu kenapa nama kota ku itu Batang, apakah benar seperti yang dikatakan teman kecilku karena banyak batang (bangkai) hewannya.
Dan baru beberapa hari yang lalu pertanyaan teman kecilku terjawab, aku pergi ke perpus untuk mencari sejarah kotaku itu, dan ini ceritanya.
Menurut Legenda yang sangat populer batang berasal dari kata = Ngembat - Watang yang berarti mengangkat Batang kayu.
Konon pada waktu Mataram mempersiapkan daerah-daerah pertanian untuk mencukupi persediaan beras bagi para prajurit Mataram yang akan mengadakan penyerangan ke Batavia, Tumenggung Bahurekso mendapat tugas untuk membuka alas roban untuk dijadikan daerah persawahan, alas roban yang merupakan hutan yang masih perawan, lebat dan menyeramkan di huni oleh Jin dan Siluman-siluman. Dan Tumenggung Bahurekso sempat mendapat gangguan oleh para penghuni alas roban tersebut, Para pekerja yang menebang hutan alas Roban banyak yang sakit dan meninggal namun dengan kesaktiannya gangguan itu dapat teratasi.
Setelah Alas Roban di buka tugas selanjutnya dari Bahurekso adalah mengusahakan pengairan atas lahan yang telah dibuka itu, kemudian beliau membuat bendungan yang sekarang dinamakan bendungan kramat, ketika bendungan itu telah selesai dibuat, bendungan selalu jebol dan dirusak oleh anak buah siluman Uling, hal ini memaksa Tumenggung Bahurekso untuk menyerang para Siluman Uling yang bermarkas di sebuah Kedung sungai, dan dengan kesaktiannya para siluman ini dapat dikalahkan.
Tetapi walopun para siluman uling ini telah dikalahkan air yang keluar dari bendungan tidak selalu lancar, kadang besar dan kadang-kadang kecil bahkan tidak mengalir sama sekali. Setelah di teliti ternyata ada Batang Kayu (Watang) besar yang melintang dan menghalangi aliran air. Berpuluh orang disuruh mengangkat dan memindahkan Watang (Batang Kayu) tersebut namun tidak berhasil.
Akhirnya Bahurekso sendiri yang turun tangan, dan dengan sekali embat patahlah Watang (batang kayu) tersebut. Dan dari peristiwa ngembat watang itulah kemudian terukir nama Batang, yang berasal dari kata ngemBAT waTANG, orang Batang sendiri sesuai dengan dialeknya menyebutnya MBATANG.
Sabtu, 11 Juli 2009
Sejarah Kota Batang
Menurut sejarah, Batang telah memiliki dua kali periode pemerintahan Kabupaten. Periode I diawali zaman kebangkitan kerajaan Mataram Islam (II) sampai penjajahan asing, kira-kira dari awal abad 17 sampai dengan 31 Desember 1935. Sedang periode II, dimulai awal kebangkitan Orde Baru (8 April 1966) sampai sekarang, bahkan Batang dapat ditelusuri sejak pra-sejarah.
Sejak dihapuskan status Kabupaten (1 Januari 1936) sampai tanggal 8 April 1966, Batang tergabung dengan Kabupaten Pekalongan.
Tahun 1946, mulai ada gagasan untuk menuntut kembalinya status Kabupaten Batang. Ide pertama lahir dari Pak Mohari yang disalurkan melalui sidang KNI Daerah dibawah pimpinan H.Ridwan alm. Sidang bertempat di gedung bekas rumah Contrder Belanda (Komres Kepolisian 922).
Tahun 1952, terbentuk sebuah Panitia yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Batang. Panitia ini dinamakan Panitia Pengembalian Kabupaten Batang, yang bertugas menjalankan amanat masyarakat Batang.
Dalam kepanitiaan ini duduk dari kalangan badan legislatif serta pemuka masyarakat yang berpengaruh saat itu. Susunan panitianya terdiri atas RM Mandojo Dewono (Direktur SGB Batang) sebagai Ketua, R. Abutalkah dan R. Soedijono (anggota DPRDS Kabupaten Pekalongan) sebagai Wakil Ketua. Panitia juga dilengkapi dengan dua anggota yaitu R. Soenarjo (anggota DPRDS yang juga Kepala Desa Kauman) dan Rachmat (anggota DPRDS).
Tahun 1953, Panitia menyampaikan Surat Permohonan terbentuknya kembali status Kabupaten Batang lengkap satu berkas, yang langsung diterima oleh Presiden Soekarno pada saat mengadakan peninjauan daerah dan menuju ke Semarang dengan jawaban akan diperhatikan.
Tahun 1955, Panitia mengutus delegasi ke pemerintah pusat, yang terdiri atas RM Mandojo Dewono, R.Abutalkah, dan Sutarto (dari DPRDS).
Tahun 1957, dikirim dua delegasi lagi. Delegasi I, terdiri atas M. Anwar Nasution (wakil ketua DPRDS), R.Abutalkah, dan Rachmat (Ketua DPRD Peralihan). Sedangkan delegasi II dipercayakan kepada Rachmat (Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan), R.Abutalkah, serta M.Anwar Nasution.
Tahun 1962, mengirimkan utusan sekali. Utusan tersebut dipercayakan kepada M. Soenarjo (anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dan juga Wedana Batang) sebagai ketua, sebagai pelapor ditetapkan Soedibjo (anggota DPRD), serta dibantu oleh anggota yaitu H. Abdullah Maksoem dan R. Abutalkah.
Tahun 1964, dikirim empat delegasi. Delegasi I, ketuanya dipercayakan R. Abutalkah, sedang pelapor adalah Achmad Rochaby (anggota DPRD). Delegasi ini dilengkapi lima orang anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, yaitu Rachmat, R. Moechjidi, Ratam Moehardjo, Soedibjo, dan M. Soenarjo.
Delegasi II, susunan keanggotaannya sama dengan Delegasi I tersebut, sebelum menyampaikan tuntutan rakyat Batang seperti pada delegasi-delegasi terdahulu, yaitu kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta diawali penyampaian tuntutan tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
Delegasi III, yang juga susunan keanggotaannya sama dengan Delegasi I dan II kembali mengambil langkah menyampaikan tuntutan rakyat Batang langsung kepada Mendagri. Sedang Delegasi IV mengalami perubahan susunan keanggotaan. Dalam delegasi ini sebagai ketua R. Abutalkah, sebagai wakil ketua Rachmat, sedangkan sebagai pelapor adalah Ratam Moehardjo, Ahmad Rochaby sebagai sekretaris I, R. Moechjidi sebagai sekretaris II serta dilengkapi anggota yaitu Soedibjo dan M. Soenarjo.
Tahun 1965, diutus delegasi terakhir. Sebagai ketua R. Abutalkah, wakil ketua Rachmat, sekretaris I Achmad Rochaby, sekretaris II R. Moechjidi, pelapor Ratam Moehardjo serta dilengkapi dua orang anggota yaitu M. Soenarjo dan Soedibjo. Delegasi terakhir atau kesepuluh itu, memperoleh kesempatan untuk menyaksikan sidang paripurna DPR GR dalam acara persetujuan dewan atas Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Batang menjadi Undang-undang.
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 52, tanggal 14 Juni 1965 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 1965, tanggal 14 Juli 1965.
Tanggal 8 April 1966, bertepatan hari Jumat Kliwon, yaitu hari yang dianggap penuh berkah bagi masyarakat tradisional Batang, dengan mengambil tempat di bekas Kanjengan Batang lama (rumah dinas yang sekaligus kantor para Bupati Batang lama) dilaksanakan peresmian pembentukan Daerah Tingkat II Batang.
Upacara yang berlangsung khidmat dari jam 08.00 s/d 11.00 itu, ditandai antara lain dengan Pernyataan Pembentukan Kabupaten Batang oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Brigjend (Tit) KKO-AL Mochtar, pelantikan R. Sadi Poerwopranoto sebagai Pejabat Bupati Kepala Daerah Batang, serah terima wewenang wilayah dari Bupati KDH Pekalongan kepada Pejabat Bupati KDH Batang, serta sambutan dari Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah.
URUTAN NAMA PARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG :
1. R. Sadi Poerwopranoto, 8 April 1966 s/d 31 Mei 1967
2. R. Harjono Prodjodirdjo, 31 Mei 1967 s/d 10 Oktober 1972
3. Drs. Soejitno, 10 November 1972 s/d 21 Maret 1979
4. Drs. Soekirdjo, 21 Maret 1979 s/d 1 Januari 1988
5. Drs. Soehoed, 26 Juli 1988 s/d 26 Juli 1993
6. Moeslich Effendi, SH, 26 Juli 1993 - 26 Juli 1998
7. Djoko Poernomo, SH, MM, 22 Oktober 1998 - 7 Agustus 2001
8. Bambang Bintoro, SE / Drs Achfa Machfudz, 11 Februari 2002 - 11 Februari 2007
9. Bambang Bintoro, SE / Drs Achfa Machfudz, MSi, 11 Februari 2007 - sekarang
Sejak dihapuskan status Kabupaten (1 Januari 1936) sampai tanggal 8 April 1966, Batang tergabung dengan Kabupaten Pekalongan.
Tahun 1946, mulai ada gagasan untuk menuntut kembalinya status Kabupaten Batang. Ide pertama lahir dari Pak Mohari yang disalurkan melalui sidang KNI Daerah dibawah pimpinan H.Ridwan alm. Sidang bertempat di gedung bekas rumah Contrder Belanda (Komres Kepolisian 922).
Tahun 1952, terbentuk sebuah Panitia yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Batang. Panitia ini dinamakan Panitia Pengembalian Kabupaten Batang, yang bertugas menjalankan amanat masyarakat Batang.
Dalam kepanitiaan ini duduk dari kalangan badan legislatif serta pemuka masyarakat yang berpengaruh saat itu. Susunan panitianya terdiri atas RM Mandojo Dewono (Direktur SGB Batang) sebagai Ketua, R. Abutalkah dan R. Soedijono (anggota DPRDS Kabupaten Pekalongan) sebagai Wakil Ketua. Panitia juga dilengkapi dengan dua anggota yaitu R. Soenarjo (anggota DPRDS yang juga Kepala Desa Kauman) dan Rachmat (anggota DPRDS).
Tahun 1953, Panitia menyampaikan Surat Permohonan terbentuknya kembali status Kabupaten Batang lengkap satu berkas, yang langsung diterima oleh Presiden Soekarno pada saat mengadakan peninjauan daerah dan menuju ke Semarang dengan jawaban akan diperhatikan.
Tahun 1955, Panitia mengutus delegasi ke pemerintah pusat, yang terdiri atas RM Mandojo Dewono, R.Abutalkah, dan Sutarto (dari DPRDS).
Tahun 1957, dikirim dua delegasi lagi. Delegasi I, terdiri atas M. Anwar Nasution (wakil ketua DPRDS), R.Abutalkah, dan Rachmat (Ketua DPRD Peralihan). Sedangkan delegasi II dipercayakan kepada Rachmat (Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan), R.Abutalkah, serta M.Anwar Nasution.
Tahun 1962, mengirimkan utusan sekali. Utusan tersebut dipercayakan kepada M. Soenarjo (anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dan juga Wedana Batang) sebagai ketua, sebagai pelapor ditetapkan Soedibjo (anggota DPRD), serta dibantu oleh anggota yaitu H. Abdullah Maksoem dan R. Abutalkah.
Tahun 1964, dikirim empat delegasi. Delegasi I, ketuanya dipercayakan R. Abutalkah, sedang pelapor adalah Achmad Rochaby (anggota DPRD). Delegasi ini dilengkapi lima orang anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, yaitu Rachmat, R. Moechjidi, Ratam Moehardjo, Soedibjo, dan M. Soenarjo.
Delegasi II, susunan keanggotaannya sama dengan Delegasi I tersebut, sebelum menyampaikan tuntutan rakyat Batang seperti pada delegasi-delegasi terdahulu, yaitu kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta diawali penyampaian tuntutan tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
Delegasi III, yang juga susunan keanggotaannya sama dengan Delegasi I dan II kembali mengambil langkah menyampaikan tuntutan rakyat Batang langsung kepada Mendagri. Sedang Delegasi IV mengalami perubahan susunan keanggotaan. Dalam delegasi ini sebagai ketua R. Abutalkah, sebagai wakil ketua Rachmat, sedangkan sebagai pelapor adalah Ratam Moehardjo, Ahmad Rochaby sebagai sekretaris I, R. Moechjidi sebagai sekretaris II serta dilengkapi anggota yaitu Soedibjo dan M. Soenarjo.
Tahun 1965, diutus delegasi terakhir. Sebagai ketua R. Abutalkah, wakil ketua Rachmat, sekretaris I Achmad Rochaby, sekretaris II R. Moechjidi, pelapor Ratam Moehardjo serta dilengkapi dua orang anggota yaitu M. Soenarjo dan Soedibjo. Delegasi terakhir atau kesepuluh itu, memperoleh kesempatan untuk menyaksikan sidang paripurna DPR GR dalam acara persetujuan dewan atas Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Batang menjadi Undang-undang.
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 52, tanggal 14 Juni 1965 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 1965, tanggal 14 Juli 1965.
Tanggal 8 April 1966, bertepatan hari Jumat Kliwon, yaitu hari yang dianggap penuh berkah bagi masyarakat tradisional Batang, dengan mengambil tempat di bekas Kanjengan Batang lama (rumah dinas yang sekaligus kantor para Bupati Batang lama) dilaksanakan peresmian pembentukan Daerah Tingkat II Batang.
Upacara yang berlangsung khidmat dari jam 08.00 s/d 11.00 itu, ditandai antara lain dengan Pernyataan Pembentukan Kabupaten Batang oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Brigjend (Tit) KKO-AL Mochtar, pelantikan R. Sadi Poerwopranoto sebagai Pejabat Bupati Kepala Daerah Batang, serah terima wewenang wilayah dari Bupati KDH Pekalongan kepada Pejabat Bupati KDH Batang, serta sambutan dari Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah.
URUTAN NAMA PARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG :
1. R. Sadi Poerwopranoto, 8 April 1966 s/d 31 Mei 1967
2. R. Harjono Prodjodirdjo, 31 Mei 1967 s/d 10 Oktober 1972
3. Drs. Soejitno, 10 November 1972 s/d 21 Maret 1979
4. Drs. Soekirdjo, 21 Maret 1979 s/d 1 Januari 1988
5. Drs. Soehoed, 26 Juli 1988 s/d 26 Juli 1993
6. Moeslich Effendi, SH, 26 Juli 1993 - 26 Juli 1998
7. Djoko Poernomo, SH, MM, 22 Oktober 1998 - 7 Agustus 2001
8. Bambang Bintoro, SE / Drs Achfa Machfudz, 11 Februari 2002 - 11 Februari 2007
9. Bambang Bintoro, SE / Drs Achfa Machfudz, MSi, 11 Februari 2007 - sekarang
Langganan:
Postingan (Atom)